nusakini.com--Indonesia pernah 2 kali lulus sebagai graduate country dari International Development Association (IDA), dimana Indonesia melakukan pinjaman kepada IDA pada tahun 1980 dan 1998. Saat ini, Indonesia hanya berkewajiban membayar cicilan pinjaman lunak yang pernah diterima. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembayaran cicilan ini tidak akan membebani APBN. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

“Sekarang kita dalam posisi tidak menerima dana dari IDA, tinggal mencicil pembayaran hingga jangka waktu 10 tahun mendatang,” kata Menkeu saat IDA 18th Forth Replenishment Meeting di Ballroom Hotel Hyatt Yogyakarta, Rabu (14/12). 

Selain itu, Indonesia juga akan ikut berkontribusi untuk membantu negara miskin. “Kita adalah anggota world bank dan kita juga akan melakukan peranan secara konstruktuif termasuk membayar seluruh yang pernah kita pinjam, dan kemudian berkontribusi kepada sebagian negara miskin,” tambah Menkeu. 

Sebagai informasi, Indonesia berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA dalam rangka pengentasan kemiskinan global. Berdasarkan data per 31 Agustus 2016, dari 173 negara anggota IDA, Indonesia memiliki 229.403 votes atau 0,88 persen voting power dan tergabung dalam South East Asia Voting Group (SEAVG) yang mempunyai total suara 2,97 persen. (p/ab)